Terdampak Pandemi Covid-19, Pengusaha Angkutan Umum ‘Menjerit’

Terdampak Pandemi Covid-19, Pengusaha Angkutan Umum ‘Menjerit’

Terdampak Pandemi Covid-19, Pengusaha Angkutan Umum ‘Menjerit’

Terdampak Pandemi Covid-19, Pengusaha Angkutan Umum ‘Menjerit’

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyebut angkutan lazim cuma sanggup bertahan sampai sebulan ke depan akibat terdampak pandemi Covid-19. Oleh gara-gara itu, Organda DKI benar-benar meminta pemerintah memberi tambahan relaksasi terlebih entrepreneur yang cuma miliki 1 sampai 5 unit kendaraan. Daftar di sini

“Di awal April, saya sampaikan (kepada pemerintah) kebolehan dari entrepreneur angkutan lazim itu cashflow-nya maksimal 2,5 bulan. Kira-kira di bulan Juni akan collapse kalau Covid-19 tidak langsung hilang dari Indonesia dan konsisten berkepanjangan,” kata Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, didalam diskusi daring yang diselenggarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Shafruhan menjelaskan cashflow yang dimiliki oleh entrepreneur angkutan lazim itu tidak cuma meliputi gaji para sopir. Tetapi termasuk pinjaman kepada pihak ketiga seperti bank maupun penjamin kredit (leasing).

Dalam suasana seperti ini, sambung dia, benar-benar sulit bagi pelaku usaha angkutan lazim seperti mikrolet dan bajaj mengelola keuangan. Apalagi, angkutan lazim seperti itu kudu berjalan rutin agar sanggup membuahkan pendapatan.

Melihat suasana banyak entrepreneur angkutan lazim yang pas ini tidak sanggup memaksimalkan armadanya, Organda DKI meminta pemerintah memberi tambahan dorongan atau relaksasi pada beban pinjaman yang dimiliki para entrepreneur angkutan umum.

“Perlu satu relaksasi atau dorongan bagaimana pemerintah berperan pada pas nanti pandemi Covid-19 hilang. Pemerintah kudu memikirkan cara agar sanggup membantu entrepreneur angkutan lazim untuk bangkit lagi lakukan kesibukan usahanya,” kata Shafruhan.

Salah satu upaya yang ditunaikan Organda DKI Jakarta adalah dengan bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memberi tambahan keringanan dari aspek pajak.

“Kami Organda udah bersurat kepada Pak Gubernur DKI. Kalau andaikan udah reda (COVID-19) kita mohon untuk diberikan insentif bersifat pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” kata Shafruhan.

Menanggapi perihal tersebut, Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Carto, menjelaskan kebijakan terkait insentif pembebasan PKB sedang didalam pembahasan di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

“Hal itu (pembebasan PKB) tetap didalam usulan. Tidak cuma PKB, nantinya pajak yang lain akan ikut diperhitungkan. Nanti akan ada terkait relaksasi pajak itu (pasca COVID-19) diatur didalam pergub,” kata Carto.