Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Investasi Bodong Koperasi Indosurya

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Investasi Bodong Koperasi Indosurya

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Investasi Bodong Koperasi Indosurya

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Investasi Bodong Koperasi Indosurya

Polisi memastikan dua tersangka berkaitan persoalan investasi bodong berkedok koperasi yang diperankan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta.

“Penyidik sudah memastikan dua tersangka berinisial HS dan SA,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2020).

Asep tidak merinci identitas dua tersangka tersebut. Meski belum lakukan penahanan, penyidik sudah menerbitkan surat pencekalan berasal dari pihak Imigrasi. “Kedua tersangka statusnya dalam pencekalan,” mengetahui dia.

Dua tersangka itu dikenakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bersama dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 10 miliar hingga bersama dengan Rp 20 miliar.

“Untuk menanggulangi nasabah, didirikan desk laporan pengaduan bersama dengan maksud sebagai wadah bertukar informasi,” Asep menandaskan.

Kisah investasi bodong berkedok koperasi di Indonesia tampaknya belum berujung. Kini publik kembali disuguhi cerita pilu sejenis, yang diperankan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, yang merugikan nasabahnya hingga triliunan rupiah. Bahkan dana publik yang tersimpan di KSP Indosurya Cipta tak main-main jumlahnya, meraih Rp10 triliun. Mereka menyimpan di Indosurya karena tergiur oleh iming-iming bunga tinggi, pada 9-12 persen per tahun. Jauh di atas bunga deposito yang berkisar 5-7 persen pada tempo yang sama. Hasilnya? Lagi-lagi, masyarakat tertipu.

Atas menyeruaknya persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM tak tinggal diam. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan, pihaknya sudah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir perubahan badan hukum Koperasi Indosurya.

“Kami juga membantu langkah kepolisian untuk mengusut tuntas praktik Koperasi Indosurya, maupun korporasinya. Selain itu, kami pun memicu agenda bersama dengan untuk menghindari praktik berasal dari koperasi lain yang teridentifikasi lakukan perihal serupa”, tegas Prof Rully, usai rapat koordinasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkumham di Jakarta kemarin Agodapoker poker republik.

Periksa KSP Indosurya

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santoso menambahkan, Deputi Bidang Pengawasan sudah lakukan kontrol pada KSP Indosurya Cipta pada 26-30 November 2018. Dari hasil kontrol tersebut, ditemukan pelanggaran administratif. Sehingga pada 26 Februari 2019 KSP Indosurya Cipta dikenakan sanksi administratif bersifat peringatan pertama untuk segera memperbaiki lebih dari satu temuan yang ada.

“Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan sanksi administratif, hingga saat ini KSP Indosurya Cipta belum menyelesaikan temuan pelanggaran yang dimaksud sesuai bersama dengan laporan hasil monitoring,”papar Agus.

Pada 19 Februari 2020, Deputi Bidang Pengawasan tunjukkan sudah kembali lakukan pemantauan dan meminta kepada KSP Indosurya Cipta untuk menyampaikan dokumen-dokumen bersifat Laporan Keuangan per 31 Desember 2019, Laporan Keuangan hingga saat ini, dan Rencana Penyelesaian/ Schedule Pembayaran kepada Anggota. Namun, hingga kini belum tersedia konfirmasi berasal dari pengurus.

Selain itu, pada Februari 2020, Deputi Bidang Pengawasan juga sudah menyampaikan surat kepada Koperasi Indosurya tentang himbauan sehingga segera lakukan RAT dan melaporkan situasi koperasi saat ini. Pada Maret dan April 2020, Deputi Bidang Pengawasan kembali terima surat tentang pengaduan anggota koperasi Indosurya melalui PPID Kementerian Koperasi dan UKM sehingga pihak Kementerian bisa segera menindaklanjuti dan menyelesaikannya.

“Kemenkop dalam perihal ini sudah berkoordinasi bersama dengan OJK untuk membentuk tim paduan kontrol pada KSP Indosurya”, pungkas Agus.