Polemik RKUHP Berdampak pada Pariwisata Indonesia, Turis Australia Batal Liburan ke Bali

Polemik RKUHP Berdampak pada Pariwisata Indonesia, Turis Australia Batal Liburan ke Bali

Polemik RKUHP Berdampak pada Pariwisata Indonesia, Turis Australia Batal Liburan ke Bali

Polemik RKUHP Berdampak pada Pariwisata Indonesia, Turis Australia Batal Liburan ke Bali

PESIARQQ – Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa memprotes Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin (23/9/2019).

Hingga Selasa (24/9/2019) malam, ribuan mahasiswa masih berada di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Para mahasiswa menolak sejumlah poin dalam RUKHP yang dinilai kontroversial dan bermasalah.

Tak cuma itu, polemik RKUHP ternyata juga berdampak pada pariwisata Indonesia.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan industri pariwisata sangat sensitif terhadap suatu isu yang berkembang.

“Iya, jelas dan sudah berdampak meskipun baru polemik dan belum diundangkan,” kata Arief saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Lalu, apa yang membuat polemik RKUHP berdampak pada pariwisata Indonesia?
Sejumlah pasal dalam RKUHP memang dinilai bermasalah, termasuk Pasal 417 dan 419.
Dua pasal tersebut dianggap berpengaruh terhadap kedatangan turis asing dari negara-negara Eropa dan Australia.

Diinformasikan Kompas.com, dalam Pasal 417 terdapat aturan yang melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.
Adapun Pasal 419 mengatur pasangan belum menikah yang hidup bersama dapat dipenjara paling lama enam bulan atau denda kategori II.

Denda tersebut sekitar Rp 50 juta.

Seorang turis asal Australia mengatakan, pasal tersebut dinilai konyol dan tidak masuk akal.

“Ini benar-benar konyol. Aku tak tahu bagaimana cara mereka mempolisikan hal ini. Aku rasa butuh banyak waktu,” kata turis yang tak disebutkan namanya saat diwawancarai oleh jaringan TV Australia, 9News.
Seperti yang diketahui, pasangan belum menikah yang hidup bersama menjadi hal wajar di Eropa dan Australia.

Tim Lindsey, profesor di Melbourne University dan Director of the Centre for Indonesia Law, Islam and Society mengatakan, peraturan mengenai seks di luar nikah akan menciptakan masalah besar bagi orang asing jika itu diberlakukan.

“Apakah wisatawan (asing) harus membawa akta pernikahan saat berkunjung ke Indonesia? Ini juga membuat wisatawan asing rentan diperas,” kata Lindsey kepada The Sydney Morning Herald.
“Akan sangat mudah bagi polisi di Bali untuk berkata ‘kamu belum menikah, kamu harus bayar’. Itu skenario yang sangat mungkin,” lanjutnya.

Akibat polemik RKUHP, pemerintah Australia mengeluarkan travel advice pada Jumat (20/9/2019).

Dalam situs smartraveler.gov.au, tertulis kemungkinan turis Australia terkena resiko penjara atau denda saat berwisata di Indonesia.
Beberapa detail yang difokuskan oleh pemerintah Australia bagi warganya yang ingin liburan ke Indonesia, terkait RKHUP adalah: seks di luar nikah, tinggal bersama di luar stastus nikah, tindakan tak senonoh di tempat umum, menghina presiden, wakil presiden, agama, simbol negara dan institusi.

Dampak dari polemik RKUHP membuat turis Australia batal liburan ke Bali dan beralih ke Thailand.

Sejumlah informasi menyebutkan, pemesanan wisata ke Thailand dari turis Australia untuk Oktober mengalami kenaikan.