Penemuan Ikan Koi Misterius di Kali Sekretaris Usai Banjir Jakarta

Penemuan Ikan Koi Misterius di Kali Sekretaris Usai Banjir Jakarta

Penemuan Ikan Koi Misterius di Kali Sekretaris Usai Banjir Jakarta

Penemuan Ikan Koi Misterius di Kali Sekretaris Usai Banjir Jakarta

 

Ludoqq Domino99 – Banjir di DKI Jakarta menyisakan cerita unik. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membagikan video anggota tim Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat yang mendapatkan ikan koi.

” Petugas @upk_badanair temukan ikan koi berukuran besar di Kali Sodetan Sekretaris Pasar Pesing Kecamatan Kebon Jeruk terhadap pas pembersihan sampah,” kata petugas UPK Badan Air, Maryadi, Jumat 10 Januari 2020. Penemuan Ikan Koi Misterius di Kali

Ikan koi bercorak putih-merah itu dia temukan pas hendak petugas mengangkut sampah. Dengan sigap petugas itu langsung menyerok ikan tersebut.

Ikan selanjutnya dianggap lepas dari kolam pemiliknya pas banjir menerjang Jakarta, Rabu 1 Januari 2020. ” Biasanya kan kami nemuin lele atau ular, tetapi hari ini aku nemuin ikan mahal,” ujar Maryadi.

Aksi Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya, berlari menuju lokasi bencana menjadi pembicaraan di media sosial. Dalam aksi tersebut, Iti kelihatan berlari ke luar helikopter dan menemui warga.

Di laman Instagram pribadinya, @viajayabaya, Itu menyatakan bahwa aksi itu terjadi pas mengantarkan dukungan logistik ke Kampung Cigobang/Cibandung dan Gunungjulang.

“Alhamdulillah akhirnya aku ditemani Letkol Kav. Yudha Setiawan, SE (Dandim 0603 Lebak), Kompol. Wendy Andrianto, S.ik (Wakapolres Lebak), Budi Santoso (Incident Commander) sanggup mengantarkan langsung dukungan logistik untuk saudara kami yg masih terisolasi di Kp Cigobang/Cibandung dan Gunung Julang manfaatkan Helikopter,” tulis Iti, diakses terhadap Kamis 9 Januari 2020.

Dalam unggahan itu, Iti muncul berlari dan disambut warga. Dia berharap warga yang tertimpa musibah sanggup melalui ujian ini.

“Apapun bakal aku perjuangkan untuk saudara-saudara kami di lokasi terdampak musibah ini. Doakan aku sehingga selalu sanggup mengabdikan diri untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah. Betapa pun tidak mudahnya yang kami hadapi, percaya kami sanggup lewati ini bersama-sama,” kata dia.

petugas BPBD Kabupaten Lebak, Mahmudin, menyebut bahwa terkandung 400 warga yagn menghuni lokasi pengungsian.

Dia berharap para korban longsor yang masih bertahan di pengungsian independen dan di perkampungannya, untuk mau dievakuasi turun ke lokasi pengungsian yang lebih aman. Sehingga kurangi risiko yang tidak diinginkan.

“Di sana kurang lebih 400 orang, pengungsinya dari Cigobang. Medannya lumayan, kami kurang lebih tiga jam tadi jalan. Mereka masih ada yang bertahan alasannya motor, terus keluarganya ada yang mau (ngungsi), ada yang enggak, menjadi masih susah. Padahal telah dibilangin, terkecuali mau dievakuasi kami kasih pengungsian yang aman. Saya aja masih ngeri, masih rawan,” kata Mahmudin, Senin, 6 Januari 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk mengkaji bencana banjir dan longsor yang terjadi di awal 2020.

Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, persoalan bencana banjir dan longsor yang terjadi di lebih dari satu area ini merupakan tanggung jawab bersama.

” Karena penanganan banjir baik di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, yang lantas termasuk melibatkan kepala area yang ada. Kemarin kan presiden ke Bogor, lantas ke Lebak, dan di dalam pas dekat termasuk bakal ke Bekasi,” kata Pramono, dilaporkan Liputan6.com, Rabu, 8 Januari 2020.

Pramono belum menyadari apakah rapat selanjutnya mengkaji pengalihan penanganan banjir dari pemerintah provinsi ke pusat.

Terkait banjir Jabodetabek, Pramono berharap tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan terkait bencana banjir yang terjadi di awal 2020.

” Dalam situasi layaknya ini tidak sanggup lantas ego sektoral masing-masing ditonjolkan, perlu bersama-sama. Enggak bisa, enggak perlu termasuk menyalahkan siapapun lah. Ini adalah perihal yang kami menghadapi secara bersama-sama,” ucap dia.

Banjir terjadi di lebih dari satu lokasi di Jabodetabek terhadap 1 Januari 2020. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 60 orang meninggal akibat banjir di tahun ini. Sementara itu, sebanyak 1.317 rumah rusak berat, 17 rumah rusak sedang, dan 544 rumah rusak ringin.

Selain itu, terkandung 5 fasilitas umum rusak berat, 3 fasilitas pendidikan rusak mudah dan 2 rusak sedang, 2 fasilitas peribadatan rusak sedang dan 24 jembatan mengalami rusak berat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 Januari 2019. Kunjungan ini di luar agenda Jokowi yang berniat ke Kabupaten Lebak, Banten.

Jokowi membagikan kunjungan selanjutnya di Instagram pribadinya. Jokowi mengatakan, mampir ke Sukajaya untuk memantau pembukaan akses jalur sehingga permukiman warga tak terisolir.

” Saya menyambangi Desa Harkat Jaya untuk memandang langsung pekerjaan pembukaan akses jalur yang tertimbun longsor, penanganan warga terdampak bencana, dan juga sistem distribusi bantuan,” tulis Jokowi.

Dalam foto yang dia unggah, kelihatan hujan menyongsong kedatangan Jokowi. Dia perlu menutupi kepalanya bersama dengan tas.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, mengatakan, Jokowi mengunjungi Kantor Desa Harkat Jaya yang menjadi lokasi pos dukungan bagi warga terdampak banjir dan longsor. Di sana, Jokowi memberikan paket bantuan.

Dalam perjalanan menuju Kantor Desa Harkat Jaya kelihatan lebih dari satu ruas jalur yang baru diakses gara-gara tertutup akibat longsor. Dilaporkan Setkab, Jokowi sempat meninjau sistem pembukaan akses jalur yang tertimbun longsor dan berlokasi tidak seberapa jauh dari kantor desa.

Usai meninjau lokasi tersebut, Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, untuk memastikan penanganan bagi para warga terdampak banjir di sana termasuk terjadi bersama dengan baik.

Sehari sebelumnya, di dalam sidang kabinet paripurna, Jokowi telah menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan di dalam laksanakan penanganan banjir yang terjadi di lebih dari satu wilayah. ” Seluruh kementerian yang terkait bersama dengan banjir sangat terus terjun ke bawah,” kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengingatkan kepala area sehingga berhati-hati dan mengantisiapi datangnya bencana.

“ Ada persiapan, ada perencanaan, ada persiapan evakuasi,” kata Jokowi, di laman Setkab, Senin, 6 Januari 2019.

Jokowi termasuk berharap kepada TNI/Polri, Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga secepatnya sanggup menopang ke lapangan.

Agar perintah tidak usah aku ulang-ulang lagi,” kata dia.

Mengenai kuantitas korban banjir di sejumlah wilayah, Jokowi memerintahkan semua kementerian sehingga terjun dan menopang masyarakat.

“ Baik yang terkait bersama dengan kesegaran artinya Menteri kesehatan, yang terkait bersama dengan bantuan-bantuan, artinya Menteri Sosial. Yang terkait bersama dengan bantuan-bantuan, kemungkinan termasuk di Kementerian BUMN yang sanggup menjalankan BUMN, sehingga bergerak. Meskipun aku memandang sepenuhnya telah bergerak tetapi ini aku ingatkan lagi,” ucap dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ingin ada tawar menawar bersama dengan China tentang kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Jokowi memastikan perihal itu di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

” Tidak ada yang namanya tawar-menawar tentang kedaulatan, tentang teritorial negara kita,” kata Jokowi, Senin, 6 Januari 2019.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi memastikan penolakan China terhadap lokasi Natuna.

” Indonesia tidak dulu bakal mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dikerjakan oleh Tiongkok yang tidak miliki alasan hukum yang dianggap oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” kata Retno.

Retno mengatakan, kapal-kapal milik nelayan China telah laksanakan pelanggaran di lokasi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia cocok UNCLOS 1982.

” Tiongkok merupakan keliru satu party dari UNCLOS 1982. Oleh gara-gara itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghargai implementasi dari UNCLOS 1982,” ucap dia.