Masuk DKI Tanpa Izin, Siap-Siap Dikarantina 14 Hari Pakai Uang Pribadi

Masuk DKI Tanpa Izin, Siap-Siap Dikarantina 14 Hari Pakai Uang Pribadi

Masuk DKI Tanpa Izin, Siap-Siap Dikarantina 14 Hari Pakai Uang Pribadi

Masuk DKI Tanpa Izin, Siap-Siap Dikarantina 14 Hari Pakai Uang Pribadi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pembatasan lantas lintas orang nampak masuk Ibu Kota. Setiap orang yang nampak masuk Jakarta diwajibkan mengajukan izin berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Daftar di sini

Pengetatan ini tertuang didalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta didalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Susilo Dewanto mengatakan, pihaknya bakal melindungi ketat wilayah-wilayah yang jadi pintu masuk ke DKI Jakarta.

“Sehingga pihak yang hendak melintas itu bakal ditanyakan tentang dokumen izin tersebut,” ujar Susilo didalam keterangannya, Selasa (19/5/2020).

Susilo menyebut, terkecuali ditemukan pihak yang tidak punya izin melintas, maka bakal di karantina di wilayah yang sudah ditentukan. Selama karantina 14 hari, Pemprov tak bakal beri tambahan bantuan.

“Bila tidak bisa tunjukkan dokumen bakal diarahkan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk karantina sepanjang 14 hari dengan ongkos sendiri. Demikian,” kata dia menegaskan.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pembatasan lantas lintas orang nampak masuk Jakarta.Setiap orang yang bakal nampak masuk Jakarta, diwajibkan mengajukan izin berasal dari Pemprov DKI Jakarta.

Pengetatan ini tertuang didalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta didalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Lalu, bagaimana caranya? “Dikerjakan melalui webside corona.jakarta.go.id di situ ada form aplikasinya,” ujar Anies Baswedan.

Tak cuma isi formulir pengajuan izin nampak masuk Jakarta, penduduk yang mengajukan izin juga perlu melengkapi persyaratannya.

“Harus melengkapi surat info berkaitan pekerjaannya, berkaitan dengan konfirmasi berasal dari RT RW, juga bukti-bukti kegiatan yang bakal dilakukan,” kata Anies.

Bagi mereka yang izinnya disetujui, bakal beroleh surat yang ditambah QR code. Ketika si empunya izin dicek di check point, petugas bakal men-scan QR code tersebut.

“Ini juga berlaku bagi penduduk yang bakal masuk ke Jakarta. Tanpa surat izin masuk tidak boleh masuk kawasan Jakarta. Pengawasannya nanti dilakukan dengan kepolisian,” tutur Anies.

Dia menegaskan, izin yang sah cuma dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui laman yang disebutkan di atas.”Pilihannya adalah tanpa surat, berangkat, bakal diminta lagi dan ada proses karantina terkecuali punya syarat-syarat yang dibutuhkan,” kata Anies.

11 y Sektor yang Diizinkan
Anies mengatakan, cuma warga yang bekerja di 11 sektor dikecualikan didalam ketetapan PSBB atau yang punya kondisi darurat yang bakal beroleh izin nampak masuk Jakarta berasal dari pemprov.

“Jadi bagi mereka yang punya tugas di didalam sektor-sektor mendasar bisa izin. Bagi yang tidak, tidak perlu mengajukan izin, sebab izinnya tidak bakal diberikan,” ujar Anies.

11 sektor dikecualikan berasal dari PSBB dan bisa mengajukan izin nampak masuk Jakarta adalah:

1. Kesehatan

2. Bahan pangan (makanan dan minuman)

3. Energi

4. Komunikasi dan teknologi informasi

5. Keuangan

6. Logistik

7. Perhotelan

8. Konstruksi

9. Industri strategis

10. Pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai object berarti nasional atau object tertentu11. Swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.