Kisah Ivan Chen Perjuangkan Nama Tionghoa-nya

Kisah Ivan Chen Perjuangkan Nama Tionghoa-nya

Kisah Ivan Chen Perjuangkan Nama Tionghoa-nya

Kisah Ivan Chen Perjuangkan Nama Tionghoa-nya

PESIARQQ – Tak tidak banyak warga Tionghoa-Indonesia yang mengekor ‘nasionalisasi nama’ di bawah desakan era Soeharto. Namun, seorang lelaki asal Solo berusaha di pengadilan untuk membalikkan nama Tionghoa-nya.

Lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah, Chen Sui Liang tidak jarang kali bangga bakal nama pemberian orang tuanya. Namun, tumbuh di masa Orde Baru membuatnya mengadopsi ‘nama Indonesia’, Ivan, nama yang kepanjangannya telah dilupakannya.

“Kalau saya dipanggil dengan nama itu, saya jarang menoleh sebab merasa orang tidak memanggil saya,” kisahnya.

Dia mengatakan, nama baru sudah mencabutnya dari akar kebudayaan.

“Kalau kita mohon taruhlah orang Toraja, Manado, atau orang Batak tersebut buat menghilangkan marganya, mereka pun pasti mereka tersinggung. Karena nama itu ialah legacy,” tambahnya.

Tekanan Orde Baru

Seperti Ivan, tidak sedikit orang Tionghoa yang tumbuh pada era 70-an dan 80-an mengolah nama mereka. Mereka mengadopsi nama-nama yang umum di Pulau Jawa. Sementara marga Tionghoa mereka disamarkan.

Semua berawal ketika Soeharto memberi batas ekspresi kumpulan Tionghoa atas nama asimilasi.

Tap MPRS No. 32 tahun 1966, misalnya, tidak mengizinkan aksara dan bahasa China dipakai untuk toko/usaha dan media massa. Menyusul, keluar Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat China yang memberi batas ekspresi kebudayaan di ruang publik.

Ivan sudah mengekor proses asimilasi itu. Namun, dia merasa komunitasnya tetap jadi penduduk negara ruang belajar dua.

“Kita ubah penampilan. Biasa anda di Jawa Tengah tersebut generasi ke-tiga telah nggak dapat bahasa Mandarin, tapi tersebut nggak mengolah apapun. Jadi, mengapa harus mengolah segala sesuatu yang tidak substansial sebenarnya akar masalahnya bukan di situ?,” lontarnya.

Sampai tibalah Indonesia ke era Reformasi pada 1998. Orde Baru runtuh. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menarik keluar Inpres 1967. Presiden selanjutnya, Megawati Soekarnoputri, bahkan memutuskan Imlek sebagai hari cuti nasional.

Chen Sui Liang

Pada momen itulah, Ivan merasa hendak merebut identitasnya kembali: menjadi Chen Sui Liang.

Keinginan itu dilawan orang tuanya, yang fobia anaknya akan merasakan diskriminasi saat dewasa.

Pada umur 23 tahun, dia mengunjungi pengadilan untuk mengolah namanya menrjadi Ivan Chen Sui Liang

“Waktu tersebut karena orangtua biasa terdapat trauma psikologis, ya tersebut takut banget. Takut banget. ‘Udah lah, nama Indonesia aja’. Waktu tersebut sempat terdapat pertentangan juga, gimana bila nanti terdapat masalah gini gini gini.. urus apa sulit dan beda sebagainya,” cerah Ivan.

Sampai pada 2004, ketika berusia 23 tahun, Ivan bulat tekad. Dia pun mengunjungi pengadilan di Solo. Namun evolusi nama tak semudah yang dia pikirkan.

“Seakan-akan anda yang aneh. ‘Kenapa inginkan pakai nama China-nya?’ Loh saya orang China. Dari suku China. Saya bilang kan, tersebut nggak mengolah keindonesiaan saya,” Ivan mengisahkan perdebatannya dengan petugas.

Setelah proses tiga bulan, barulah Ivan dapat mengolah namanya menjadi Ivan Chen Sui Liang. Kini dia merasa jadi dirinya sendiri.

“Dalam menghadapi kehidupan keseharian di masyarakat itu, kita dapat lebih pede. Oh ya saya orang Tionghoa. Dan saya pun jadi merasa punya tanggung jawab atas apa yang saya bawa,” ujar lelaki yang sekarang berusia 39 tahun ini.

Menuju Integrasi yang Solid

Candra Jap dari Perhimpunan TIonghoa Indonesia (INTI) menuliskan warga Tionghoa mempunyai perbedaan pendapat tentang perubahan nama ini.

“(Terjadi) semenjak tahun 65. Jadi bila untuk orang tua tersebut sebagian memandang masalah ini telah lewat lah. Sedikit darurat harus mengubah nama,” ujarnya.

Sementara generasi yang lebih muda, yang mengadopsi nama non-Tionghoa, nampak semakin jauh dari kebudayaannya.

“Kita tidak lagi dapat melacak dia anak ke berapa, keturunan siapa. Itu paling penting untuk orang Tionghoa,” jelasnya.

Dia menekankan, nasionalisme seseorang tidak dapat diukur dari nama saja. Sama pentingnya, ujar Candra, supaya penduduk Tionghoa mengindikasikan nasionalismenya dengan berkiprah di segala bidang.

Sementara Aan Anshori, yang menginisiasi kitab “Ada Aku di Antara Tionghoa dan Indonesia”, menuliskan diskusi mengenai nama mesti diberi ruang.

“Saya kira evolusi nama itu ialah bagian dari edukasi yang mesti diterima anda sebagai suatu bangsa, sebagai suatu republik. Bahwa anda harus dorong siapapun untuk dapat mendapatkan identitas yang dia mau,” terangnya.

Di atas tersebut semua, tambah Aan, yang urgen pemerintah mengayomi keberagaman di masyarakat.

“Pemerintah menjadi lebih aktif lagi untuk mengurangi sentimen-sentimen berbasis ras. Jangan biarkan intoleransi—salah satunya intoleransi berbasis ras—itu terus mengemuka di dalam masyarakat. Kalau tidak dipedulikan ya susah,” harap dia.

Pada akhirnya, inginkan ganti nama atau tidak, jadi panggilan hati masing-masing, kata Ivan.

“Misalnya terdapat orang Tionghoa yang masih punya trauma masa lalu, dan merasa nggak butuh pakai nama Tionghoa ya nggak masalah. Jadi saling memuliakan aja,” kata dia.

Satu yang pasti, Imlek tahun ini Indonesia masih punya tidak sedikit pekerjaan rumah.