Kesehatan di Era Jokowi Obesitas hingga Skizofrenia

Kesehatan di Era Jokowi Obesitas hingga Skizofrenia

Kesehatan di Era Jokowi Obesitas hingga Skizofrenia

 

Kesehatan di Era Jokowi Obesitas hingga Skizofrenia

Cerdaspoker Domino99 – Masalah kesehatan di Indonesia masih saja lesu. Selama 5 tahun Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan, belum tidak sedikit kebijakan berarti untuk menambah taraf kesehatan masyarakat.

Langkah-langkah urgen seharusnya dapat diambil guna menyetop dan mencegah sekian banyak penyakit. Mulai dari penyakit menular, penyakit kronis tidak menular, sampai penyakit jiwa.

Menyoroti sekian banyak masalah kesehatan yang masih terus terjadi sekitar lima tahun terakhir. Penyakit kronis tidak menular yang menakut-nakuti kesehatan dan produktivitas masyarakat laksana jantung, diabetes, tidak berhasil ginjal, dan kanker seharusnya mendapat perhatian lebih.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi sejumlah situasi kesehatan meningkat dikomparasikan Riskesdas 2013. Tekanan darah tinggi atau hipertensi naik dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen.

Prevalensi obesitas pun melonjak dari 14,8 persen menjadi 21,8 persen. Diabetes melitus menurut pengecekan darah naik dari 6,9 menjadi 8,5 persen.

Penyakit-penyakit tidak menular ini sebenarnya dapat dicegah dengan pola hidup sehat laksana melakukan kegiatan fisik, makanan yang bergizi seimbang, dan tidak merokok.

Pemerintah, melewati Kementerian Kesehatan, sebetulnya sudah mengampanyekan program pencegahan guna menghentikan penyakit menular dan tidak menular, laksana Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).

Germas dipermaklumkan bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 pada 12 November 2016. Diprakarsai oleh Presiden Jokowi, Germas mengedepanan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehibilitatif dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

Jika mengingat hasil Riskesdas 2018, program Germas nyatanya belum mengindikasikan titik cerah dalam menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia.

“Tren penyakit tidak menular [diabetes, hipertensi, obesitas] naik dikomparasikan Riskesdas 2013. Indikator Germas [aktivitas fisik, santap buah dan sayur, tidak merokok] belum mengindikasikan perbaikan dibanding Riskesdas 2013.” Demikian benang merah hasil Riskesdas 2018.

Sekadar kampanye tampaknya tak lumayan untuk memperbaiki situasi kesehatan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih fundamental dan menyasar kesehatan masyarakat.

Menyitat website resmi Departemen Kesehatan RI, kesuksesan Germas tak dapat berpaku dengan mengandalkan peran sektor kesehatan, tapi pun lintas sektoral dengan pelbagai instansi dan lembaga bersangkutan.

Hingga ketika ini belum terdapat aturan yang spesifik tentang junk food dan minuman berpemanis, sebagai pencetus obesitas.

Berdasarkan keterangan dari Ede, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab terhadap penerapan peraturan tentang produk-produk makanan dan minuman yang sehubungan dengan kesehatan masyarakat.

“Tak terdapat pilihan, negara mesti muncul dan menyerahkan makanan terbaik guna bangsa kita. Harus diciptakan peraturan dan penerapan serta pemantauan yg baik sebab hal ini bersangkutan dengan masa mendatang dan kualitas bangsa,” ucap Ede.

Ede pun menyarankan pemberlakuan cukai guna gula, junk food, dan minyak goreng karena bersangkutan langsung dengan penambahan risiko obesitas.

Pengaturan kota, lingkungan perumahan, lokasi kerja, dan transportasi pun mesti didesain supaya masyarakat mempunyai aktif bergerak sehingga meminimalisir risiko obesitas.

Sebagai perbandingan, untuk menangkal obesitas, yang merupakan hal risiko dari penyakit jantung, diabetes, dan kanker, Singapura baru saja menerapkan larangan iklan minuman berpemanis. Studi menunjukkan, asupan gula dari minuman berpemanis adalahsalah satu penyebab orang-orang merasakan obesitas.

Singapura tidak mengizinkan iklan minuman berpemanis di seluruh media mulai dari cetak, televisi, sampai daring dengan harapan meminimalisir konsumsi minuman berpemanis. Setiap minuman berpemanis laksana minuman ringan, jus, yogurt, dan kopi mesti menyematkan nilai gizi dengan label khusus.

Langkah Singapura yang berani ini mendapat tidak sedikit tanggapan positif dari dunia internasional.

Indonesia Belum ‘Sehat Jiwa’

Lima tahun lalu, angin segar guna orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut muncul melewati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa. Lima tahun berjalan, tak ada evolusi signifikan. Angin segar itu melulu lewat sesaat.

Implementasi UU Kesehatan Jiwa dinilai masih minim, bahkan hampir nol. Minimnya implementasi itu diakibatkan oleh tak adanya ketentuan hukum sebagai tindak lanjut dari UU Kesehatan Jiwa.

Sejauh ini, implementasi UU Kesehatan Jiwa melulu muncul melewati Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan jiwa. SPM memungkinkan pelayanan psikologis juga dapat didapat dari level terbawah laksana Puskesmas.

Belum lagi masalah jumlah dokter jiwa yang masih terbilang tidak banyak di Indonesia. Data teranyar dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menunjukkan, ketika ini terdaftar ada 987 dokter jiwa di Indonesia.

Dengan jumlah tersebut, seorang dokter jiwa menangani lebih dari 250 ribu penduduk. Padahal, standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seorang dokter seharusnya melayani 30 ribu penduduk.

Riskesdas 2018 mencatat, sejumlah 14 persen lokasi tinggal tangga di Indonesia mempunyai anggotanya yang merasakan pemasungan di lokasi tinggal. Angka tersebut menurun dari 14,3 persen pada Riskesdas 2013. Meski sudah berkurang, pemasungan ODGJ masih menjadi ‘hantu’ yang bergentayangan di Indonesia.

Pemerintah telah memungut sejumlah tahapan untuk menanggulangi praktik pasung. Salah satunya ialah program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kepunyaan Kementerian Kesehatan. Hingga 2018, program ini telah mencapai 16,2 juta atau selama 25 persen family di Indonesia.

Dari sederet problem kesehatan yang dihadapi Indonesia, kiranya tahapan dan kepandaian pemerintah masih terus diperlukan. Agar tak menjadi beban kesehatan di lantas hari, tahapan dan kepandaian yang tepat sasaran butuh menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.