Bukan Ganti Rugi, Ini yang Diminta Pengusaha Mal ke Anies

Bukan Ganti Rugi, Ini yang Diminta Pengusaha Mal ke Anies

Bukan Ganti Rugi, Ini yang Diminta Pengusaha Mal ke Anies

Bukan Ganti Rugi, Ini yang Diminta Pengusaha Mal ke Anies

 

Meski rugi besar dikarenakan banjir besar yang melanda lebih dari satu hari lalu, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memastikan bahwa pihaknya tak menuntut rubah rugi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah menegaskan, pihaknya hanya idamkan bersua secara segera dengan Anies untuk melaporkan efek yang diderita entrepreneur kala banjir dan pascabanjir. Cerdaspoker DominoQQ

“Iya pertama saya senang meluruskan. Sebenarnya bukan menuntut. Kita hanya senang ketemu untuk melaporkan efek banjir ke industri offline. Kita kan offline. Industri offline ini ada lebih dari satu mal yang tetap tutup. Sehingga kita minta kebijaksanaan berasal dari Pak Gubernur,” kata Budiharjo

Menurutnya, banjir tempo hari sudah cukup merugikan dan beri tambahan kesusahan terhadap anggota Hippindo. Sehingga, jika bersua dengan Anies nanti pihaknya akan berharap kebijaksanaan Anies di dalam perihal kebijakan Pemprov DKI yang tentang dengan jalannya aktivitas usaha mereka.

“Harapannya sehingga Pak Gubernur meringankan kita dengan lebih dari satu Perda yang kita usulkan untuk direvisi sanggup dipercepat. Karena hal-hal tersebut termasuk memicu kita kesulitan. Ini kan kita lagi kesusahan semuanya. Ditagih-tagih yang enggak-enggak ya mending kita bicara,” tegas pria yang akrab disapa Budi tersebut.

Ia membeberkan, ada dua regulasi di DKI yang dinilai memberatkan pengusaha, yaitu Pergub Nomor 142 th. 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat dan Perda Pemprov DKI Jakarta no 12 th. 2011 tentang Pajak Reklame.

“Contoh Perda kantong plastik yang diberlakukan bulan Juli. Lah orang abis kebanjiran gini, kita minta ditunda barangkali setahun. Karena kita perlu waktu. Lalu Perda reklame di dalam ruangan. Masa kita tempatkan foto product ayam goreng jaman kena pajak. Hal-hal ini yang kita minta kebijaksanaan Bapak Gubernur,” imbuh dia.

Meski hal-hal yang diminta pihaknya tak tentang dengan efek banjir, menurut Budi ketentuan Anies jika pro entrepreneur sanggup meringankan beban.

“Kami selaku asosiasi lebih menekankan solusi. Kalau hukum itu kan bukan di dalam ranah kita. Ya kita berharap bersinergi dengan Pemda yang mana kita hidup dengan untuk menciptakan suasana yang maju,” pungkasnya.