11 Momen Jokowi Marah-marah Selama Jadi Presiden

11 Momen Jokowi Marah-marah Selama Jadi Presiden

11 Momen Jokowi Marah-marah Selama Jadi Presiden

 

11 Momen Jokowi Marah-marah Selama Jadi Presiden

 

Presiden Joko Widodo baru-baru ini memarahi menterinya kala mengakses sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Bahkan, didalam pidatonya, ia mengancam akan melakukan reshuffle kalau kinerja para menteri selalu biasa-biasa saja di jaman pandemi virus corona. pesiarqq pokercc

Rapat itu sesungguhnya sudah berlangsung kala sidang kabinet yang digelar tertutup para 18 Juni lalu. Namun, pihak Istana baru merilisnya pada Minggu (28/6) sore.

Dalam video berdurasi 10.20 menit tersebut, Jokowi beri salam keras menteri yang tidak punya sense of crisis selama pandemi virus corona. Bahkan, tak tanggung-tanggung, ia akan mencopot menterinya kalau kinerjanya tak kunjung membaik.

Selama menjabat sebagai Presiden, ini bukanlah pertama kalinya Jokowi memarahi jajarannya. Anak-anak buahnya pernah ‘disemprot’ sebagian kali sebab bermacam persoalan.

Layanan Pelabuhan Tanjung Priok Lambat

Jokowi dibikin geram oleh fasilitas bongkar muat barang (dwellingtime) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (18/6/2015). Dalam blusukannya kala itu, ia meraih laporan kala inap kontainer kurang lebih 5,5 hari.

Waktu inap ini jauh dari target maksimal 4,7 hari. Bahkan, jadi yang terlama di ASEAN. Jokowi terhitung mengancam memecat pejabat terkait kalau masalah ini tidak diselesaikan.

“Bisa saja dirjennya saya copot. Bisa aja pelaku di lapangannya dicopot, dapat terhitung menterinya dicopot,” kata Jokowi usai inspeksi di lokasi.

Ia terhitung memerintahkan kepolisian untuk ikut turun tangan mengusut penyebab lamanyadwellingtime di Tanjung Priok. Dalam masalah ini, Polda Metro Jaya selanjutnya memastikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag kala itu, Partogi Pangaribuan, sebagai tersangka.

Dicatut Setya Novanto
Jokowi kembali marah kala namanya dicatut membantu Setya Novanto (Setnov) yang pada pertengahan 2016 lalu maju sebagai keliru satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub di Bali.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Presiden kala itu, Jusuf Kalla, usai berjumpa langsung dengan Jokowi.

“Saya berjumpa beliau hanya berdua. Beliau terlampau marah sebab hal itu mirip sekali tidak benar,” kata JK, Selasa (10/5/2016).

Menurut JK, tak hanya bukan bagian Golkar, Jokowi sebagai presiden tidak boleh berpihak kepada siapa pun dan wajib bersikap netral.

Setnov yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua DPR terhitung pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait permohonan saham PT Freeport Indonesia. Setnov pun wajib menekuni sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etika sebagai Ketua DPR.

Mantan Wali Kota Solo itu pun tak dapat menahan amarahnya kala membaca transkrip lengkap rekaman percakapan Setnov dengan Reza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin –Presdir PT Freeport Indonesia kala itu. Sebab, namanya dicatut untuk berharap pembagian saham didalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“ini masalah kepatutan, kepantasan, masalah etika, masalah moralitas. Dan itu masalah wibawa negara,” ucap Jokowi dengan nada meninggi pada Senin (7/12/2015).

Menterinya Saling Serang
Juru berbicara presiden Johan Budi pada 2016 sempat mengutarakan keprihatinan Presiden Jokowi sebab ada menteri-menterinya yang saling menyerang.

Tak hanya kecewa, ia pun ikut marah dan berharap menteri-menterinya sebagai pembantu negara untuk satu visi dengan presiden.

“Presiden “marah” dengan situasi yang berlangsung belakangan ini yang nampak tambah meruncing apalagi masuk pada perseteruan antar menteri yang berbentuk menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, lumayan hentikan itu, siapa pun pembantunya, kembali memposisikan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Nanti akan langsung untuk dimintai info menteri-menteri terkait,” kata Johan Budi, Rabu (2/3/2016).

Usut memiliki usut, keributan berlangsung antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pengelolaan blok gas Masela di Maluku.

Laporan Keuangan KKP dan Bakamla ‘Disentil’

Jokowi didalam acara penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) th. 2016 sempat meluapkan amarahnya lantaran ada kementerian/lembaga yang laporannya berpredikat disclaimer atau Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP).

“Kita saat ini wajib urus hal-hal seperti ini. Biar seluruhnya ngerti mana yang WTP, mana yang WDP, mana yang di-disclaimer. Saya ulangi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga. TVRI, Bakamla, Badan Ekonomi Kreatif. Ini 6 Kementerian atau Lembaga,” tegas Jokowi, Selasa (23/5/2017).

Pada 2017, masih ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang masih meraih opini TMP. Ia pun berharap seluruh kementerian/lembaga melakukan perbaikan laporan keuangannya agar tak ada kembali yang berstatus TMP atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BBM di Papua Mahal
Jokowi pernah berbicara rencana kebijakan satu harga BBM yang belum kunjung terlaksana. Ia mencontohkan harga BBM di Papua mahal sebab tingginya ongkos transportasi untuk membawanya.

Bahkan, kala itu harga BBM di Papua meraih Rp 100 ribu per liternya.

“Jangan berbicara subsidi dan kerugian Pertamina, sebab untuknya per th. gede sekali,” kata Jokowi, 31 Oktober 2016.

“Selama ini subsidi BBM Rp 300 triliun kami diam saja. Sekarang ada tambahan ongkos Rp 800 miliar (untuk Papua) kami ribut. Sata marah,” ungkapnya.

Dikaitkan dengan Isu PKI dan Upaya Memecah Belah NKRI

Jokowi begitu jengkel dengan suara-suara yang memecah persatuan bangsa, apalagi hingga isu kemunculan PKI.

“Kalau ada PKI nongol gebuk saja,” kata Jokowi kepada pemimpin redaksi tempat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Ia terhitung mengulas soal isu penegakan hukum. Seperti kala bercerita perintahnya kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan cara hukum kepada suara-suara yang memecah belah bangsa. Selama ada fakta dan bukti yang kuat.

Terkait demo, Jokowi meyakinkan tak ada larangan sebab dijamin konstitusi. Namun bagi mereka yang berdemo namun tidak sesuai aturan, wajib ada ketegasan. “Gebuk, gebuk saja,” ucapnya.

Sampai tiba saatnya Jokowi berbicara soal isu kemunculan PKI. Dia kesal sebab isu sempat dikaitkan dengannya, apalagi hingga keluarganya. Ini sudah berlangsung sejak jaman kampanye Pilpres 2014.

“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu,” tegas dia.

Peraturan Menteri yang Jadi Penghambat Investasi
Presiden Jokowi pada 2017 sempat beri salam para menterinya untuk waspada mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) agar tidak menahan dunia usaha.

“Lah kalau masih nampak ketetapan menteri atau ketetapan Dirjen yang justru meningkatkan birokrasi, meningkatkan ruwetnya orang yang mendambakan ekspansi atau investasi ya pasti saya tegur,” ucap Jokowi.

Menurutnya, menteri wajib dapat berkomunikasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sehingga, dapat tambah mempermudah dunia usaha hingga berinventasi.

“Jangan hingga Permen-Permen justru memberi tambahan kekuatiran kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena ini sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu seluruh kami wajib jelas tujuannya ke mana,” tuturnya.

Proses Perizinan Berbelit

Dalam pertemuan dengan seluruh gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, 21 Januari 2018, Jokowi sebagian kali melontarkan bernada tinggi terkait proses perizinan di tempat yang terlampau berbelit-belit.

“Saya jengkel ini. Alasan nomor satu calon investor balik badan, tidak jadi investasi di Indonesia adalah regulasi. Kita umumnya perizinan, aturan, yang ruwet hingga detik ini,” ujar Jokowi.

“Kalau masalah ini tidak kami selesaikan, perizinan usaha tetep ruwet, sudah lupakan saja kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kunci pertumbuhan ekonomi itu hanya dua, investasi dan ekspor,” lanjutnya.

Presiden Jokowi terhitung didalam rapat terbatas pada 19 Juni 2019 sempat marah-marah di depan menterinya lantaran investasi dan ekspor Indonesia begitu lesu. Ia pun menyoroti masalah perizinan yang terlampau memengaruhi masuknya investasi ke Indonesia.

“Sudah berkali-kali disampaikan, ekspor, investasi, kunci utama kami didalam merampungkan neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan,” tegas Jokowi.

Ia pun terheran-heran dengan situasi ini sebab berimbas pada sekurang-kurangnya investasi yang terealisasi. Jokowi pun berharap tata kelola investasi di Indonesia diperbaiki.

Mati Listrik Massal di Jabodetabek dan Sebagian Pulau Jawa
Mati listrik massal yang berlangsung di Jabodetabek, Banten, serta sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat pada awal Agustus 2019 lalu begitu mengambil perhatian Jokowi.

Saat berkunjung ke langsung Kantor Pusat PLN, raut wajahnya pun begitu datar dan serius. Saat manajemen PLN menyampaikan pernyataan soal pemadaman listrik massal, Jokowi cenderung lebih banyak mengernyitkan dahi.

“Pagi hari ini saya berkunjung ke PLN. Pertama saya mendambakan mendengar langsung moment pemadaman keseluruhan minggu kemarin. Dan didalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi, pasti saja adacontigency plan, ada back up plan,” kata Jokowi, Senin (5/8/2019).

Pernyataan-pernyataan yang diucapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, terkait penjelasan penyebab pemadaman listrik ini pun tak memicu Jokowi puas.

“Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” tegas Jokowi.

“Saya jelas moment seperti ini pernah kejadian di th. 2002, (itu) 17 th. lalu untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu dapat dipakai sebuah pelajaran kami dengan jangan hingga kejadian yang sudah pernah terjadi, kembali terjadi,” tegasnya.

Cangkul Masih Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dibikin marah sebab Indonesia masih rutin mengimpor cangkul. Seharusnya cangkul dapat seluruhnya diproduksi di didalam negeri.

“Misalnya urusan pacul, cangkul, masak masih impor,” kata Jokowi bernada tinggi di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi mengatakan, seharusnya urusan pacul atau cangkul dapat diproduksi oleh unit Usaha Kecil Menengah (UKM). Pasar cangkul di Indonesia sendiri terlampau besar yang seharusnya dapat diproduksi di didalam negeri.

“Apakah tidak dapat didesain industri UKM kita? Kamu buat pacul. Tahun depan saya membeli ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang diperlukan masih impor. Apakah negara kami yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang benar, pacul cangkul (saja) wajib impor?” tegas Jokowi dengan nada tinggi.

Untuk itu, produk didalam negeri wajib digenjot. Selain dapat kurangi impor dan menghimpit defisit neraca perdagangan terhitung dapat mengakses lapangan pekerjaan. Artinya, dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Gimana kami masih senang impor padahal kami defisit neraca perdagangan, CAD (Current Account Deficit) kami masih defisit. kok kami masih hobi impor ya kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan banget,” sebut Jokowi.

Ancam Reshuffle Menteri yang Biasa Saja Hadapi Krisis Akibat Corona

Terbaru, Presiden Jokowi marah di depan para menterinya kala mengakses sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2020) kemarin.

Jokowi sudah berbicara keras sejak awal beri salam menteri yang tidak memiliki sense of crisis di jaman pandemi corona. Jokowi terhitung mengutip knowledge yang memprediksi pertumbuhan ekonomi dapat minus akibat pandemi COVID-19.

Bahkan, ia mengancam akan membubarkan lembaga atau mencopot menteri yang kinerjanya dia nilai biasa-basa saja menghadapi pandemi corona yang sudah berlangsung 3 bulan.

“Bisa saja membubarkan lembaga, dapat saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ucap Jokowi dengan nada tinggi di depan para menteri didalam video yang baru diunggah Minggu (28/6).